Sekali lagi, Indonesia tengah diuji. Bukan sekali ini saja tanah ibu pertiwi dirundung duka. 7 orang anak bangsa tewas dan 40 orang lebih lainnya luka-luka paska ledakan bom di Poso, menjelang malam pergantian tahun.
Berbagai reaksi pun muncul dari banyak kalangan. Mulai dari kalangan masyarakat biasa, anggota DPR hingga pihak Eksekutif sekelas RI-1 dan RI-2. Intinya, mereka semua menyayangkan mengapa Poso harus tergores kembali di saat luka itu baru saja mulai kering?
Saya jadi bertanya-tanya sendiri. Sebenarnya dimana letak akar permasalahannya? Jika merunut dari peristiwa yang sudah-sudah, setidaknya ada 3 pokok persoalan yang patut diduga sebagai penyebab konflik tersebut.
Pertama, konflik agama. Jika memang benar, maka seharusnya hal ini tidak perlu terlalu lama berlarut-larut terjadi. Sebab, bukankah kedua belah pihak yang bertikai selama ini sudah pernah duduk bersama dalam perjanjian Malino I & II? Jika ada salah satu pihak yang masih kurang sepakat dengan butir-butir yang pernah mereka tanda-tangani, mengapa tidak mencoba untuk duduk bersama kembali?
Ah, tapi rasanya tidak mungkin. Yang paling masuk akal adalah, bahwa pelaku itu adalah orang ketiga yang tidak menginginkan perjanjian Malino berjalan dengan baik. Sehingga, sudah sepatutnya deklarator Malino I & II segera bergandengan tangan dan membuat pernyataan sikap bersama agar masyarakat tidak terprovokasi dan mencari oknum yang berusaha memecah kedamaian Poso itu.
Kedua, kepentingan politik. Indikasinya adalah bahwa Sulawesi secara umum baru saja melakukan suksesi Pilkada. Lantas, mengapa Poso yang dipilih sasaran bom? Sebab, dianggap sebagai jantung Sulawesi. Bukan hal baru, jika suatu daerah tengah mengadakan suksesi kepemimpinan, ada saja pihak-pihak yang tidak puas. Entah itu dari pemegang kekuasaan sebelumnya, ataupun rival yang kalah dalam kompetisi tersebut.
Secara umum, segala bentuk tindakan teror itu pastilah memiliki pesan-pesan politik tertentu. Namun, yang jadi pertanyaan kepada siapakah pesan itu hendak disampaikan? Kepada penguasa setempat (kepala daerah) atau pemerintah pusat?
Ketiga, kepentingan bisnis. Peredaran bom berdaya ledak cukup tinggi dan juga berbagai senjata ber"merk" TNI di tengah masyarakat Poso membuat banyak kalangan menduga kepentingan bisnis-lah yang paling kuat untuk dijadikan dugaan motif di balik konflik Poso.
Penangkapan beberapa oknum mantan anggota TNI dan POLRI yang desersi beberapa waktu lalu semakin menguatkan dugaan ini. Dari hasil pemeriksaan, memang mereka mengakui telah menjual berbagai perlengkapan militer di pasar gelap daerah-daerah yang rawan konflik.
Namun, apapun motif yang melatarbelakanginya, mengapa tega mengorbankan warga sipil yang tidak tahu menahu soal politik atau permainan bisnis haram para pejabat militer?
Dan, yang penting sekarang adalah, masyarakat tengah menunggu kinerja aparat guna mengungkapkan siapa gembong dibalik semua kerusuhan ini. Kita semua tentu berharap, bahwa aparat, khususnya BIN tidak hanya mampu memberikan pernyataan-pernyataan spekulatif yang hanya akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, lantaran mudah timbul rasa saling mencurigai satu dengan yang lain.
